Siarpublik.com, Banjarbaru– Kasus dugaan korupsi di Kabupaten Balangan kian menuai sorotan tajam. Masyarakat sipil menegaskan tidak ingin perkara besar ini berhenti di meja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan tanpa kejelasan.
Koordinator Intelijen Kejati Kalsel, Muhammad Ikhsan, mengapresiasi peran publik yang aktif mengawal kasus. “Terima kasih kepada masyarakat yang telah menyampaikan informasi. Ini menunjukkan kepercayaan publik kepada Kejaksaan masih tinggi. Semua laporan akan diproses sesuai mekanisme hukum,” ujarnya, Senin (8/9/2025).
Namun, aktivis masyarakat sipil, Ali, menegaskan desakan publik tidak bisa lagi ditawar. Menurutnya, fakta persidangan Tipikor jelas menyebut adanya aliran dana Rp2,6 miliar yang terkait mantan Bupati dan mantan Sekda Balangan. “Ini harus ditelusuri tuntas. Tidak mungkin praktik korupsi dilakukan sendirian. Ada aktor besar di baliknya,” tegasnya.
Aliansyah juga menuding ada kebohongan publik dari pejabat daerah yang berkilah tidak mengenal pelaku. “Fakta foto kebersamaan di 2020–2021 membantah itu. Masyarakat tidak bisa dibodohi,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan masyarakat tidak hanya ingin kasus perusahaan daerah diproses, melainkan pejabat-pejabat yang disebut dalam persidangan juga ditetapkan sebagai tersangka. “Kalau Kejati tidak berani, kami siap bawa kasus ini ke KPK,” ancamnya.
Ali menutup dengan peringatan keras: Kejaksaan harus benar-benar menjadi garda penegakan hukum, bukan justru menjadi penghalang. “Masyarakat tidak ingin lagi ada kasus korupsi yang berakhir ‘86’. Semua harus dikawal sampai tuntas,” pungkasnya.
Kasus korupsi Balangan kini menjadi ujian serius Kejati Kalsel. Publik menunggu langkah tegas, sementara bayang-bayang KPK semakin dekat jika Kejati tak segera bergerak. (ril)
